Maxco Futures — Strategi perdagangan global Presiden Donald Trump menghadapi ujian hukum terbesar minggu ini, ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mulai meninjau legalitas kebijakan tarif besar-besaran yang diberlakukan oleh Gedung Putih pada Rabu ini. Putusan tersebut berpotensi mengubah arah kebijakan perdagangan AS dan mengguncang tatanan ekonomi global.
Kasus ini diajukan oleh sejumlah pelaku usaha kecil serta beberapa negara bagian yang menilai bahwa tarif impor yang diterapkan sejak awal tahun melanggar hukum karena diberlakukan tanpa persetujuan Kongres. Jika Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan kebijakan tersebut, pemerintah AS tidak hanya harus meninjau ulang strategi perdagangannya, tetapi juga berpotensi diwajibkan mengembalikan sebagian dari US$90 miliar tarif impor yang telah dipungut.
Trump menegaskan bahwa kekalahan di pengadilan akan “melemahkan Amerika Serikat” dan menghambat upaya melindungi keamanan nasional. Namun bagi dunia bisnis, kebijakan ini telah menimbulkan lonjakan biaya dan ketidakpastian yang luas.
Contohnya, Learning Resources, produsen mainan edukatif asal Illinois, melaporkan bahwa beban tarif mereka melonjak tujuh kali lipat tahun ini menjadi sekitar US$14 juta. Sementara Cooperative Coffees, koperasi pengimpor kopi dari Georgia, telah membayar US$1,3 juta sejak April.
Inti dari sengketa hukum ini terletak pada penggunaan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional 1977 (IEEPA), yang memberikan wewenang kepada presiden untuk bertindak cepat dalam kondisi darurat. Trump menggunakan undang-undang tersebut untuk menerapkan tarif antara 10% hingga 50% atas barang-barang dari hampir seluruh negara, dengan alasan bahwa defisit perdagangan merupakan ancaman serius bagi ekonomi nasional.
Namun, pihak penggugat berpendapat bahwa undang-undang itu tidak memberikan kewenangan untuk menetapkan tarif, karena kewenangan perpajakan dan bea masuk seharusnya berada di tangan Kongres.
Lebih dari 200 anggota Kongres dari Partai Demokrat dan satu senator Republik, Lisa Murkowski, telah menyatakan dukungan terhadap gugatan ini. Senat bahkan mengesahkan tiga resolusi simbolik yang menolak kebijakan tarif Trump — mencerminkan meningkatnya kekhawatiran lintas partai terhadap penggunaan kekuasaan eksekutif yang berlebihan.
Tiga pengadilan federal sebelumnya telah menolak argumen pemerintah, dan kini Mahkamah Agung menjadi penentu akhir. Keputusan diharapkan keluar antara Januari hingga Juni 2026. Menurut analis Wells Fargo, nilai tarif yang dipertaruhkan bisa mencapai US$1 triliun jika proses peninjauan berlangsung hingga pertengahan tahun depan.
Di luar Amerika Serikat, ketidakpastian hukum ini telah menghambat ratifikasi perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Sejumlah eksportir dari Eropa dan Swiss, termasuk pembuat cokelat Chocolats Camille Bloch, melaporkan kerugian besar akibat tarif AS yang mencapai 39% untuk beberapa produk mereka.
“Kami berharap putusan akan berpihak pada akal sehat,” ujar CEO Daniel Bloch. “Namun kami tidak yakin pengadilan akan memberikan solusi cepat.”
Apapun hasilnya, putusan Mahkamah Agung ini akan menentukan batas baru bagi kekuasaan presiden dalam kebijakan ekonomi. Jika Trump menang, ia — dan para penerusnya — akan memiliki ruang gerak yang jauh lebih besar untuk menerapkan langkah-langkah proteksionis dengan dalih keadaan darurat nasional, sebuah perubahan yang berpotensi mengubah peta perdagangan global untuk bertahun-tahun ke depan.
Ade Yunus
Global Market Strategies